Senin, 15 Oktober 2012

Asean


sejarah berdirinya asean
LATAR BELAKANG

   Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya ASEAN Charter (Piagam ASEAN) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-13 ASEAN di Singapura, Selasa (20/11). Piagam ASEAN tersebut diteken oleh 10 pemimpin negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar. Kesepuluh kepala negara atau kepala pemerintahan ASEAN yang membubuhkan tanda tangan pada Piagam ASEAN itu adalah Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Hun Sen (Kamboja), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia), PM Bouasone Bouphavanh (Laos), Abdullah Ahmad Badawi (Malaysia). Selanjutnya, PM Thein Sein (Myanmar), Gloria Maccapagal Arroyo (Filipina), PM Surayud Chulanont (Thailand), PM Nguyen Tan Dung (Vietnam), dan PM Lee Hsien Loong (Singapura).  Padahal sebelumnya sejumlah pihak mengkhawatirkan PM Myanmar tidak akan ikut menandatangani dokumen tersebut dikaitkan dengan kondisi politik yang memanas di dalam negeri negara itu. Selain Piagam ASEAN, juga ditandatangani tiga deklarasi yaitu cetak biru ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Declaration on the 13th Session of the Conference on Climate Change (UNFCCC), dan Conference of Parties Serving as the Meeting of the Parties (CMP) to the Protocol Kyoto Protocol. Upacara penandatanganan disaksikan sejumlah menteri dari masing-masing negara dan liput sekitar 100 orang media cetak dan elektronik. Usai penandatanganan, para kepala negara melakukan acara bersulang (toast), yang disambut tepuk tangan para hadirin. Selanjutnya para kepala negara melakukan sesi foto bersama, dilanjutkan dengan foto bersama dengan para menteri luar negeri, dan anggota The Eminent Persons Group (EPG) and Members of High Level Taskforce (HTLF).
Tonggak Sejarah
  Piagam ASEAN disebut tonggak sejarah baru karena baru dimiliki ASEAN setelah 40 tahun berdiri. Piagam ASEAN merupakan dokumen yang diharapkan akan mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi menjadi suatu organisasi regional yang memiliki leader personality, dan mekanisme dan struktur organisasi yang lebih jelas. Salah satu organ ASEAN yang akan dibentuk sesuai piagam ini adalah Badan HAM ASEAN
 Piagam itu terdiri dari pembukaan, 13 bab, dan 55 pasal. Pasal-pasalnya menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN
  Dalam penyusunan piagam itu, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya dalam mendorong disepakatinya hal-hal penting seperti prinsip demokrasi, good governance, dan perlindungan HAM.





BAB II

PEMBAHASAN

 A. SEJARAH BERDIRINYA ASEAN
    ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Gedung sekretarian ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura :
1. Perwakilan Indonesia : Adam Malik
2. Perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak
3. Perwakilan Thailand : Thanat Koman
4. Perwakilan Filipina : Narcisco Ramos
5. Perwakilan Singapura : S. Rajaratnam
Sedangkan terdapat negara-negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 11 negara, yaitu :
1. Brunei Darussalam tangal 7 Januari 1984
2. Vietnam tangal 28 Juli 1995
3. Myanmar tangal 23 Juli 1997
4. Laos tangal 23 Juli 1997
5. Kamboja tangal 16 Desember 1998
Prinsip Utama ASEAN
Prinsip-prinsip utama ASEAN digariskan seperti berikut:
Menghormati kemerdekaan, kesamaan, integritas dan identitas nasional semua negara
Setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan nasionalnya tanpa ada campur tangan dari luar
Penyelesaian perbedaan atau perdebatan antar negara dengan aman
Menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan
Meningkatkan kerjasama yang efektif antara anggota
ASEAN dikukuhkan oleh lima negara pengasas; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok Proses pembentukan ASEAN dibuat dalam sebuah penandatanganan perjanjian yang dikenal dengan nama “Deklarasi Bangkok”. Adapun yang bertanda tangan pada Deklarasi Bangkok tersebut adalah para menteri luar negeri saat itu, yaitu Bapak Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Pada tanggal 8 Januari 1984, seminggu setelah mencapai kemerdekaannya, negara Brunei masuk menjadi anggota ASEAN. 11 tahun kemudian, tepatnya tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar menjadi anggota dua tahun kemudianya, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja sudah menjadi anggota ASEAN bersama sama Myanmar dan Laos, Kamboja terpaksa menarik diri disebabkan masalah politik dalam negara tersebut. Namun, dua tahun kemudian Kamboja kembali masuk menjadi anggota ASEAN pada 30 April 1999.

LOGO ASEAN














Logo ASEAN membawa arti ASEAN yang stabil, aman, bersatu dan dinamik. Warna logo ada 4 yaitu biru, merah, putih dan kuning. Warna tersebut merupakan warna utama lambang negara-negara ASEAN. Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Merah bermaksud semangat dan dinamisme sedangkan putih menunjukkan ketulenan dan kuning melambangkan kemakmuran. Sepuluh tangkai padi melambangkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan melambangkan kesatuan ASEAN.






B. TUJUAN DIBENTUKNYA PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTERED).

  Tahun 2007 bisa dikatakan bersejarah bagi ASEAN. Kawasan ini memiliki tampilan baru. Ada harapan ASEAN akan terstruktur dan tersistematis.  Semua itu ditandai dengan ditandatanginya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) sebagai kerangka “konstitusi bersama” ASEAN.  Keberadaan sebuah piagam agar bisa lebih mengikat negara-negara anggota sebenarnya sudah cukup lama dikumandangkan di kalangan pemikir ASEAN. Akan tetapi, baru pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2003 di Bali, keinginan ASEAN untuk memiliki sebuah piagam bersama itu mulai dikonkretkan.
  Ibarat sebuah perusahaan yang harus memiliki status hukum yang jelas, apakah itu perseroan terbatas (PT) atau perusahaan dagang (PD), ASEAN sebagai organisasi regional yang sudah berusia 40 tahun ini memang sudah seharusnya punya status hukum. Idealnya, dengan adanya status hukum itu, ASEAN lebih punya keleluasaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya kalangan pebisnis. Dia (ASEAN) juga bisa memiliki aset, visi, dan misi, serta alat/perangkat untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut.  Piagam ASEAN memang tidak otomatis akan mengubah banyak hal di ASEAN. Malah, piagam itu sesungguhnya makin mengekalkan banyak kebiasaan lama. Misalnya, pengambilan keputusan di ASEAN tetap dengan cara konsensus dan KTT ASEAN menjadi tempat tertinggi untuk pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika sengketa di antara anggota terjadi.  Meski demikian, piagam tersebut hadir di saat yang pas, yaitu ketika kawasan Asia Tenggara ini terus berubah dan negara-negara ASEAN semakin memperluas cakupan kerja sama yang lebih kukuh ke Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, dan China), Asia Tengah (India), serta ke selatan (Australia dan Selandia Baru). Juga, KTT Asia Timur yang diselenggarakan beriringan dengan KTT ASEAN.
Tujuan dibentuknya Piagam Asean adalah sebagai berikut
1. Permudah kerja sama
  Adanya Piagam ASEAN secara organisatoris akan membuat negara anggota ASEAN relatif akan lebih terikat kepada berbagai kesepakatan yang telah dibuat ASEAN. Secara teoretis, piagam itu akan semakin mempermudah kerja sama yang dibuat ASEAN dengan mitra-mitra dialognya.  Jika pada masa lalu mitra ASEAN terkadang mengeluh bahwa kesepakatan yang telah dibuat dengan ASEAN ternyata hanya dilaksanakan dan dipatuhi oleh beberapa negara anggota ASEAN, kini kekhawatiran itu bisa dikurangi. Mekanisme kerja yang lebih jelas di ASEAN seperti tertuang dalam Piagam ASEAN itu juga akan mempermudah mitra-mitra atau calon-calon mitra yang ingin berurusan dengan ASEAN. Begitu pula
bila di kemudian hari terjadi persengketaan, Piagam ASEAN telah membuat pengaturan umum untuk penyelesaian sengketa itu. Lebih penting lagi secara politis, ASEAN kini menegaskan dirinya sebagai organisasi yang menghormati serta bertekad untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. Piagam meminta ASEAN menghargai HAM. Meski saat ini pelaksanaan kedua hal itu masih jauh dari ideal, setidaknya ASEAN sudah mengakui bahwa penghormatan atas HAM dan demokrasi sebagai nilai-nilai dasar, sama seperti umumnya negara maju. Dengan demikian, hambatan psikologis untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN seperti sering terdengar selama ini dari beberapa negara maju, setidaknya sudah bisa dikurangi meski hambatan belum sepenuhnya bisa dihapuskan.

2. Tantangan internal

  Keberhasilan ASEAN melahirkan sebuah piagam bersama tidak otomatis bermakna ASEAN yang semakin solid. Tantangan terbesar justru berada di lingkungan internal ASEAN sendiri, khususnya bagaimana agar benar-benar bisa mengimplementasikan piagam itu sehingga ASEAN menjadi kekuatan yang menyatu dan tidak terpecah belah.
  Bagaimanapun, kehadiran Piagam ASEAN, yang di dalamnya mengharuskan para anggota mematuhi apa-apa yang sudah diputuskan bersama oleh ASEAN, akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa pihak. Mereka ini sebenarnya menaruh keberatan atas keputusan bersama itu. Meski demikian, Piagam ASEAN memang telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak terlalu keras terhadap para anggotanya yang belum bisa menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat.
  Celah-celah untuk kompromi yang sering kali diistilahkan banyak kalangan sebagai cara ASEAN (the ASEAN way) masih banyak diakomodasi di dalam piagam tersebut. Di bidang ekonomi, misalnya, Piagam ASEAN menjamin hak negara-negara anggota untuk berpartisipasi secara fleksibel dalam pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi di ASEAN. Begitu pula dalam pelaksanaan prinsip-prinsip “politik” ASEAN, seperti khususnya demokrasi dan penghormatan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia, asas yang fleksibel tetap dipertahankan.  Satu hal penting dalam Piagam ASEAN yang memang sudah selayaknya dilakukan adalah menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang berorientasi pada rakyat atau bukan organisasi birokrat semata. Dengan demikian, dibuka bahkan didorong kesempatan lebih besar kepada warga masyarakat ASEAN untuk berinteraksi satu sama lain dengan lebih intens.  Pergaulan rakyat ASEAN di kawasan regional dan internasional itu tentu akan berkontribusi positif kepada kerja sama ASEAN dengan mitra-mitranya di seluruh kawasan.
3. Langkah paling maju
Ada tiga rencana ASEAN yang dituliskan di piagam itu. Tiga hal itu adalah menginginkan lahirnya Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.
  Jangan skeptis dulu dengan rencana pembentukan komunitas itu. Atau jangan melihat realitas sekarang jika ingin menilai prospek pembentukan tiga jenis komunitas itu. ASEAN bisa saja tidak terlihat berwibawa, melihat realitas sekarang, dengan mayoritas anggotanya punya masalah tersendiri yang tergolong berat. Beberapa di antaranya bahkan masih tergolong negara paria.  Sesungguhnya, rencana pembentukan komunitas itu merupakan refleksi dari tajamnya visi para pemikir ASEAN. Piagam itu disusun para pakar atau figur terkenal di ASEAN. Wakil dari Indonesia adalah mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas.
4. Piagam merefleksikan pandangan jauh ke depan.
  Bahkan, piagam secara tersirat akan membuat ASEAN malu jika tidak bisa memenuhinya di kemudian hari. Inilah sumbangsih para pemikir ASEAN. Ini merupakan bukti bahwa para pakar ASEAN tidak dungu, tetapi punya sudut pandang yang strategis menuju masa depan. Hal ini diperkuat lagi dengan rencana pemerintah ASEAN, yang pada November lalu, di Singapura, sudah menandatangani deklarasi pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Bahkan, pada tahun 2008 sudah ada langkah untuk mewujudkan komunitas ekonomi ini. Tujuan akhirnya adalah aliran barang, jasa, warga yang relatif lebih bebas di ASEAN. Ini strategis mengingat contoh empiris, negara kaya di dunia menjadi makmur karena mobilitas itu. Para teknokrat ekonomi dan para figur terkenal ASEAN sudah memberi contoh soal penyusunan langkah ke depan. Sekarang ini, eksekusinya ada di lingkungan pemerintah di ASEAN yang sarat problem, bahkan masih suka menyiksa rakyat. Apakah junta Myanmar tahu piagam, atau lebih percaya piagam ketimbang paranormal? Ini hanya contoh kecil. Tetapi sudahlah, semoga waktu akan mengubah perangai dan perilaku sebagian pemerintahan di ASEAN, yang juga masih sering sekadar berkomitmen dan tidak bertindak nyata. Setidaknya mereka masih mau menorehkan sejarah baru dengan menandatangani Piagam ASEAN dan juga cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2015
5. Strategis
  Piagam itu sendiri dinilai strategis karena akan menjadi landasan hukum yang menjamin integrasi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, demokratisasi, perlindungan hak asasi, dan pelestarian lingkungan.  Pembuatan piagam merupakan terobosan penting dalam sejarah ASEAN, yang selama 40 tahun lebih bersifat peguyuban. Dalam menghadapi tantangan 40 tahun kedua, ASEAN memang membutuhkan pijakan hukum yang lebih jelas dalam membangun blok politik dan ekonomi

Tujuan ASEAN dalam deklarasi ASEAN
Tujuan ASEAN Dalam deklarasi ASEAN (Bangkok , 8 Agustus 1967 ), di cantumkan bahwa maksud dan tujuanpenghimpunan adalah sebagai berikut :1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi , kemajuan social , serta pengembangan kebudayaandi kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untukmemperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa ? bangsa Asia Tenggara yang sejahteradan damai .2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dantertib hokum di dalam hubungan antara Negara ? Negara di kawasan ini serta mematuhiprinsi ? prinsip piagam perserikatan bangsa ? bangsa3. Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu antara satu dan yang lain didalam memecahkan masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi , social,budaya , teknik , ilmu pengetahuan , dan administrasi ;4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana ? sarana latihan dan penelitian dalambidang ? bidang pendidikan , propesional , teknik , dan administrasi ;5. Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industry,perluasan perdagangan komoditi internasional , perbaikan sarana ? saranapengangkutan dan komunikasi serta peningkatan tarap hidup rakyat ? rakyat mereka .6. Meningkatkan studi ? studi tentang Asia Tenggara7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi ? organisasi internasionaldan regional yang ada dan bertujuan serupa , dan untuk menjajaki segala kemungkinanuntuk saling bekerjasama secara lebih erat satu dengan yang lain .STRUKTUR ASEAN1. Sebelum KTT pertama di Bali 1976Untuk memperlancar hubungan antar negara Asia Tenggara dalam Deklarasi Bangkok 1967 menteriluar negeri dari kelima negara Asia Tenggara tersebut sepakat untuk membentuk suatu wadah kerjasama regional yang di sebut ASEAN (Association of South East Asian Nations) dengan struktursebagai berikut :a) Sidang Tahunan ParaMenteriSidang ini merupakan sidang tertinggi yang di hadiri oleh paraMenteri Luar Negeri negara - negaraASEAN yang di adakan di setiap negara ASEAN menurut giliran abjad.b)Standing Committee Komite ini merupakan sebuah badan yang bersidang di antara dua menteri - menteri luar negeriASEAN untuk menangani persoalan - persoalan yang memerlukan keputusan para menteri.c) Komite - Komite Tetap dan Komite - Komite Khususd) Sekertariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara - negara anggota ASEAN2. Sesudah KTT Bali 1976Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama yang di hadiri kelima kepala negara anggota ASEANpada tahun 1976 di Bali, di hasilkan tiga deklarasi . Salah satu di antaranya ialahDeclaration of ASEAN Concord yang memberikan kesempatan untuk meninjau struktur organisasi ASEAN demikelancaran tata kerjanya.Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur pada bulan Agustus 1977 di sepakati dan di sahkan strukturorganisasi ASEAN sebagai berikut :a) Pertemuan Para Kepala Pemerintahan (Summit Meeting) yang merupakan otoritas atau kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. Pertemuan ini di adakan apabila di anggap perlu dalammemberikan pengarahan - pengarahanb) Sidang Tahunan ParaMenteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting) Peranan dantanggung jawab kegiatan sidang ini ialah perumusan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEANc) Sidang ParaMenteri -Menteri Ekonomi Sidang ini di selenggarakan setahundua kali. Tugasnya ,selain merumuskan kebijaksanaan - kebijaksanaan yang khusus menyangkut maslah kerja samaASEAN bidang ekonomi juga mengevaluasi hasil - hasil yang di lakukan komite - komite yang ada dibawahnyad) Sidang ParaMenteri lainnya (Non-Ekonomi0 sidang ini merumuskan kebijakan - kebijakan yangmenyangkut bidangnya masing - masing seperti penerangan , kesehatan , kebudayaan , ilmupengetahuan dan teknologie)Standing Committee. Badan ini bertugas seperti sebelum KTT I di Bali yang membuat keputusan -keputusan dan menjalankan tugas - tugas perhimpunan di antara dua buah Sidang Tahunan ParaMenteri Luar Negeri ASEANf) Komite - komite. Dalama komite ini ada dua bidang yaitu bidang ekonomi dan bidang non ekonomiSEKERTARIAT ASEAN Pembentukan Sekertariat ASEAN memiliki latar belakang. Kebutuhan akan suatu Sekertariat TetapASEAN yang akan mengoordinasi segala kegiatan ASEAN mulai di rasakan setelah PerhimpunanASEAN berusia enam tahun yakni ketika paraMenteri Luar Negeri ASEAN bertemu di Pattaya ,Thailand bulan April 1973Dalam sidang ke VII paraMenlu ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1975, rumusan struktur SekertariatASEAN yang telah di ubah dan di sederhanakan di setujui oleh sidang dengan membubuhkan paraf diatas rumusan konsep tersebutRumusan konsep tersebut kemudian di bawa ke Bali untuk secara resmi di tanda tangani para menlunegara - negara ASEAN dengan di saksikan para kepala pemerintahan ASEAN yang sedangmengadakan KTT Pertama ASEAN di Bali 1976Dokumen persetujuan ini kemudian di kenal dengan sebutanAgreement on the Establishment of theASEAN Secretariateyang antara lain menyatakan bahwa tempat kependudukan Sekertariat ASEANberada di Jakarta ibi kota negara Republik Indonesia

Organisasi Konferensi Islam (OKI)
merupakan organisasi internasional non militer yangdidirikan di Rabat,Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwapembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umatIslam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.
Sejarah
Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko,dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan,Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi(KTT)
Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat,Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukanOrganisasi Konferensi Islam (OKI)
Secara umum latar belakang terbentuknya OKIsebagai berikut :
Tahun 1964, Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Arab di Mogadishu timbulsuatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional. Tahun 1965,Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia diJeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikanumat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untukmenggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umatIslam dari zionisme khususnya.
Tahun 1967, Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel.Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara TimurTengah meningkat
Tahun 1968,Raja Faisal dariSaudi Arabia mengadakankunjungan ke beberapanegara Islam dalam rangkapenjajagan lebih lanjut untukmembentuk suatu OrganisasiIslam Internasional Tahun 1969, Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid AlAqsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknyakemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel. Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan KonferensiTingkat Tinggi (KTT).negara-negara Islam di Rabat, Maroko untukmembicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsadari cengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri
Tujuan didirikannya OKI
Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukmengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalammempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikansegenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasayang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan duniamuslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokohsolidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuatkerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu :

A.Memperkuat/memperkokoh :
1.solidaritas diantara negara anggota;
2.kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.
3.perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatankemerdekaadan hak-haknya
B.Aksi bersama untuk :
1.melindungi tempat-tempat suci umat Islam;
2.memberi semangat dan dukungan kepada rakyatPalestina dalam memperjuangkan haknya dankebebasan mendiami daerahnya
C.Bekerjasama untuk :
1.menentang diskriminasi rasial dan segala bentukpenjajahan;
2.menciptakan suasana yang menguntungkan dan salingpengertian diantara negara anggota dan negara-negaralain
PRINSIP
Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip,yaitu :a.Persamaan mutlak antara negara-negara anggotab.Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atasurusan dalam negeri negara lain.c.Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiapnegara.d.Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damaiseperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi.e.Abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritaswilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara-negara anggota:
1.Afganistan(1969)
2.Aljazair
3.Chad
4.Mesir
5.Guinea
6.Indonesia
7.Iran
8.Yordania
9.Kuwait
10.Lebanon
11.Libya
12.Malaysia
13.Mali
14.Mauritania
15.Maroko
16.Nigeria
17.Pakistan
18.Palestina
19.Arab Saudi
20.Yaman(1969)
21.Senegal(1970)
22.Sudan
23.Somalia
24.Tunisia
25.Turki
26.Bahrain
27.Oman
28.Qatar
29.Suriah
30.Uni Emirat Arab(1970)
31.Sierra Leone(1972)
32.Bangladesh(1974)
33.Gabon
34.Gambia
35.Guinea-Bissau
36.Uganda(1974)
37.Burkina Faso(1975)
38.Kamerun(1975)
39.Komoro(1976)
40.Irak41.Maladewa(1976)
42.Djibouti(1978)
43.Benin(1982)
44.Brunei(1984)
45.Nigeria(1986)
46.Albania(1991)
47.Azerbaijan(1992)
48.Kirgizstan
49.Tajikistan
50.Turkmenistan(1992)
51.Mozambik(1994)
52.Kazakhstan(1995)
53.Uzbekistan(1995)
54.Suriname(1996)
55.Togo(1997)
56.Guyana(1998)
57.Pantai Gading(2001)
peranan
Melihat latar belakang terbentuknya OKI, terdapat kesanbahwa organisasi ini bersifat dan bersikap lebih melayanikepentingan Arab dan Timur Tengah.Kesan tersebut tidak dapat dipungkiri sepenuhnya,karena :
Pertama,salah satu persoalan dan kemelut dunia yangmenjadi perhatian masyarakat internasional terjadi dikawasan Arab dan Timur Tengah.
Kedua,dalam OKI persoalan Timur Tengah danPalestina terlihat lebih menonjol karena terkaitdidalamnya pembicaraan dan desakan yang bernafaskankepentingan agama dan umat Islam seluruh dunia. Perludiingat bahwa hampir separuh dari negara anggota OKIadalah negara-negara Arab


indonesia dalam oki
Pada KTT III tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadianggota OKI dan turut menandatangani piagam OKI. Dengan demikian dapat dikatakanbahwa Indonesia termasuk salah satu negara anggota OKI pemula. Bahkan didalampertemuan-pertemuan resmi, Indonesia dianggap telah menjadi anggota OKI sejaktahun 1969.Bagi Indonesia keterlibatannya didalam OKI merupakan kesempatan yang baikdalam rangka pengembangan ekonomi/ perdagangan diantara sesama negara-negara OKI terutama dalam kaitannya dengan kepentingan pembangunan yangsedang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam peningkatan ekspor non migas
Beberapa alasan masuknya Indonesia di dalam OKI, antara lain :a.Secara obyektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif bagikepentingan nasional Indonesia.b.Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragamaIslam meskipun secara konstitusional tidak merupakan negara Islam.c.Dari segi jumlah penduduk yang beragama Islam, maka jumlahnyamerupakan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia.d.Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif sehinggadapat diterapkan dalam organisasi-organisasi internasional termasuk OKIsejauh tidak menyimpang dari kepentingan nasional Indonesia. Terdapatkesamaan pandangan antara OKI dan Indonesia, yaitu sama-samamemperjuangkan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan yang adildan beradab, disamping kepentingan dalam bidang perekonomian danperdagangan

kepentingan indonesia dalam oki
a.Menyangkut masalah politis dimana Indonesia sebagaisalah satu negara berkembang berpijak pada politik luarnegeri yang bebas dan aktif.
b.Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragamaIslam, ikut menggalang solidaritas Islamiyah.
c.Menarik manfaat bagi kepentingan pembangunanIndonesia, khususnya dalam kerjasama ekonomi danperdagangan di antara negara-negara anggota OKI
Oki, Sejarah dan Hubungannya dengan Indonesia
OIC (Organitation of The Islamic Conference) atau yang biasa disebut OKI (Organisasi Konferensi Islam) adalah sebuah organisasi Islam internasional yang pada awal berdirinya berkecimpung di bidang hukum. Akan tetapi saat ini OKI telah merambah ke masalah Islam lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
Sejarah kelahiran OKI diawali ketika Israel berhasil mengalahkan Mesir, Yordania, dan Suriah dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Negara Yahudi ini mencaplok wilayah negara-negara Islam bahkan Yerusslem jatuh ke tangannya. Yang lebih menyedihkan bagi umat Islam adalah Masjidil Aqsha sebagai tempat suci umat Islam ketiga juga dirampas. Dalam situasi yang genting ini, ulama besar dari Palestina Syeikh Amin Al-Husaini dan Raja Faisal menyerukan perlunya negara-negara Islam bersatu. Dan seruan ini pun mendapat dukungan dari negara-negara Arab.
Semangat tersebut kian menggelora setelah Israel membakar sebagian bangunan Masjidil Aqsha pada 21 Agustus 1969. Tindakan yang telah menyulutkan kemarahan umat Islam tersebut membuat Raja Hasan dari Maroko menyeru kepada seluruh umat Islam untuk menuntut Israel atas penodaan tersebut.
Seruan tersebut mendapat sambutan dari para menteri luar negeri yang merupakan anggota Liga Arab. Para menteri tersebut selanjutnya menggelar pertemuan darurat pada 22-26 Agustus 1969. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam. Pada 22-25 September 1969, untuk pertama kalinya, negara-negara Islam menggelar KTT bersama. OKI (Organisasi Konferensi Islam) adalah buah dari konferensi ini yang dilaksakan di Rabat, Maroko.
Jika pada awal berdirinya OKI hanya digagas 28 negara, kini jumplah anggotanya telah mencapai 57 negara di seluruh dunia. Organisasi ini merupakan suatu kolektif dunia Islam yang bertujuan untuk menjaga dan kepentingan dunia Islam. Para menlu negara-negara anggota OKI telah memutuskan Jeddah, Arab Saudi, sebagai basis atau pusat organisasi itu. Di kota itulah berdiri kantor sekretariat OKI yang dipimpin oleh sekretaris jendral.
Keanggotaan Indonesia dalam organisasi ini tergolong unik. Pada tahun pertama di OKI, Indonesia menjadi sorotan, baik di dalam OKI maupun di Indonesia sendiri. Secara konstitusional, Indonesia bukanlah negara Islam, maka tidak diperkenankan menandatangani piagam. Akan tetapi, Indonesia telah ikut serta sejak awal dan menjadi salah satu negara pertama yang ikut serta dalam setiap kegiatan OKI.
Maka, posisi Indonesia disebut sebagai “partisipan aktif”. Status, hak, dan kewajiban Indonesia sama seperti negara anggota lainnya. Pada KKT tahun 1972 Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan turut menandatangani Piagam OKI.
Keterlibatan Indonesia di OKI merupakan kesempatan yang baik untuk pengembangan ekonomi dan perdagangan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam peningkatan ekspor nonmigas.
Di satu sisi, peranan Indonesia dinilai sangat positif oleh negara anggota lainnya. Indonesia banyak menjembatani pertentangan antara kelompok progresif revolusioner dengan kelompok konservatif. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang tidak memihak kepada siapapun termasuk bangsa Arab.
Sebagai peserta, Indonesia berperan aktif dalam OKI, baik dalam kegiatan maupun sumbangan. Indonesia juga membina kerja sama di berbagai bidang dengan negara anggota.

Banyak Aset Sejarah Di OKI terbengkalai
KAYUAGUNG-OKI, BeritAnda – Banyak asset budaya dan sejarah yang tersebar di kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) terbengkalai, pemerintah dalam hal ini dinas Kebudayaan dan Pariwisata OKI, terkesan menelantarkan asset-aset sejarah yang seharusnya dirawat dan bisa dijadikan objek wisata sehingga mampu menambah Penadapatan Asli Daerah (PAD).
Beberapa aset sejarah yang terlantar seperti keberadaan rumah limas Pangeran Redjed Wira Laksana yang terletak di Desa Sugih Waras, Kec. Tanjung Lubuk atau warga setempat lebih mengenal dengan sebutan rumah 100 tiang ini yang kondisinya masih asli dengan ornamen lengkap, walaupun usianya sudah 200 tahun lebih, dan rumah Pangeran Krama Jaya yang berada di Desa Buluh Cawang, Kec. Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selanjutnya rumah limas yang sudah berumur ratusan tahun juga terletak di Desa Pulau Gemantung, Kecamatan  Tanjung lubuk,  sementara dikecamatan Kayuagung berada Kelurahan Sukadana, tak ketinggalan rumah tua itu juga terdapat di  Kecamatan Pangkalan Lampam. Rumah tua  yang rata-rata dibangun pada tahun 1811 ini memiliki arsitektur yang masih asli, yaitu percampuran Cina dan Melayu itu hingga kini belum  ada dari pihak terkait dari Dinas Pariwisata ataupun lembaga pemerhati cagar budaya yang memberikan bantuan terhadap pemeliharaan maupun perawatan rumah ini. Selain rumah-rumah limas yang umurnya sduah ratusan tahun, di kabupaten OKI juga tersebar beberapa makam keramat yang berukuran 9 meter. Tetapi makam panjang itu sampai saat ini belum juga mendapat perhatian dari dinas pariwisata, bahkan salah satu makam panjang berukuran 9 meter yang terletak di kelurahan kedaton, Kecamatan kayu Agung, dipenuhi semak belukar. Selain itu juga terdapat Makam Serunting Sakti konon dalam cerita legenda sumsel merupakan makam Sipahit Lidah yang berada di kecamatan pampangan, juga kurang mendapat perhatian, Padahal jika beberapa aset budaya dan sejarah ini memang dirawat dan kelola maka bisa menjadi objek wisata sehingga bisa menambah PAD kabupaten.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar